---

Perkembangan penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Antara PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) dengan PT. Cipta Karya Bumi Indah – PT. Grand Indonesia untuk hari Selasa, tanggal 01 Maret 2016 adalah sebagai berikut :

1. Tim Penyidik telah mengagendakan pemeriksaan empat orang Saksi, yaitu:

• Johanes Arief Hartono – Direktur Utama PT. Cipta Karya Bumi Indah Periode 2004.
• Fransiskus Yohanes Hardianto Lazaro – Direktur Utama PT. Grand Indonesia.
• Wijajanto Samirin – Swasta.
• Laksamana Sukardi – Swasta.

2. Satu orang Saksi hadir memenuhi panggilan penyidik sekitar pukul 09.30 Wib dan pemeriksaan pada pokoknya mengenai kronologis terjadinya Perjanjian Kerjasama antara Hotel Indonesia dengan PT. Cipta Karya Bumi Indah dengan sistem Builtd, Operate, and Transfer (BOT) atau membangun, mengelola, dan menyerahkan (bentuk hubungan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam rangka pembangunan suatu proyek infrastruktur) di Tahun 2004 mengingat saat itu yang bersangkutan menjabat selaku Menteri BUMN (Saksi Laksamana Sukardi)
3. Tiga Saksi lainnya hingga siaran pers dibuat, belum hadir memenuhi panggilan penyidik tanpa keterangan.
4. Sebagai informasi, setelah PT. Cipta Karya Bumi Indah menjadi pemenang lelang pengelolaan Hotel Indonesia dan dilaksanakan perjanjian kerjasama dengan PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) dengan sistem Builtd, Operate, and Transfer (BOT) atau membangun, mengelola, dan menyerahkan (bentuk hubungan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam rangka pembangunan suatu proyek infrastruktur) di Tahun 2004, PT. Cipta Karya Bumi Indah telah membangun dan mengelola gedung menara BCA dan Apartemen Kempinski yang tidak ada dalam perjanjian BOT antara kedua belah pihak. Akibatnya, diduga tidak diterimanya bagi hasil yang seimbang atau tidak diterimanya pendapatan dari operasional pemanfaatan kedua bangunan tersebut sehingga mengakibatkan kerugian Negara yang untuk sementara adalah sekitar Rp. 1.290.000.000.000,-

                                                                                        KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

                                                                                             AMIR YANTO, S.H., M.M., M.H.

                                                                                                   Jaksa Utama Muda