Hubungi Kami
Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat bisa menghubungi Call Center Kejari Kota Tangerang 021-5523505

Kolaborasi Sukseskan Pemilu Serentak 2024, KPU Kunjungi Kejari Kota Tangerang
Oleh Admin | Rabu, 09 November 2022

Tangerang,Fixsnews.co.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang mengunjungi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang, Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna No.10 Kota Tangerang. Rabu (9/11/2022).  Adapun kegiatan tersebut dalam rangka audiensi, koordinasi dan penguatan sinergitas dalam menghadapi Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kota Tangerang.

Ketua KPU Kota Tangerang Ahmad Syailendra mengatakan, tujuan audiensi untuk silaturahmi dan menjalin kerjasama demi suksesnya semua tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024.

“kami mohon dukungan dari Kejaksaan untuk dapat mendampingi kami dalam
melaksanakan tugas, agar kami bisa mendapatkan arahan-arahan yang positif dan tidak melanggar ketentuan hukum, ” katanya.

Ahmad Syailendra mengungkapkan bahwa KPU Kota Tangerang KPU dalam melakukan tahapan-tahapan proses Pemilu, insyaallah
dilaksanakan dengan profesional dan berintegritas. Saat ini KPU Kota Tangerang
sedang melakukan verifikasi DPT dan DPS. Dalam melakukan verifikasi faktual menggunakan data digital.

 

“Jajaran KPU menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kajari Kota Tangerang dan
Jajaran Kejaksaan yang selama ini terus mendukung dan berkolaborasi dengan KPU Kota Tangerang, ” ungkapnya.

Mengangapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Erich Folanda, S.H., M.Hum yang didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Budhi Fitriadi, S.H., M.H. dan Kepala Subeksi IDPOLEKSOSBUDHANKAM pada bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Muhammad Ifan, S.H. menyatakan kesiapannya dalam mendukung penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

“Semoga penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024
bisa berjalan aman, lancar, sukses dan tidak berperkara, ” katanya.

Ini arahan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Erich Folanda, S.H., M.Hum kepada Ketua KPUD Kota Tangerang :

1)Bahwa KPU Kota Tangerang sebagai penyelenggara Pemilu Tahun 2024 harus dapat menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu sekaligus membantu Forkopimda dalam
mensosialisasikan netralitas ASN, Polri dan TNI dalam Pemilu Tahun 2024.

2)Bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu harus terus ditingkatkan karena keterlibatan masyarakat sebagai pemilih sangat mempengaruhi hasil Pemilu Tahun 2024. Saat ini diketahui tingkat kepercayaan terhadap pelaksanaan Pemilu masih dibawah 75%, kita harus sama-sama mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam Pemilu Tahun 2024.

3)Agar KPU Kota Tangerang terus memantau secara rutin dan berkala terkait daftar DPT dan DPS yang ada di Kota Tangerang. Kota Tangerang sebagai kota urban tentunya berpengaruh terhadap jumlah perpindahan orang dari satu wilayah ke wilayah lain, termasuk didalamnya yang terjadi di Kota Tangerang. Hal ini sangat berpotensi pada perubahan DPT dan DPSD sehingga perlu adanya pantauan secara berkala dan berkelanjutan sampai dengan ditetapkannya DPT dari KPU Pusat.

 

4)Agar KPU dan Tim Gakumdu dapat segera mengoptimalkan perannya bersama Bawaslu Kota Tangerang. selain itu, kami dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang juga telah mendirikan Posko Pemilu Kejaksaan dimana tujuan Posko tersebut dibentuk sebagai wadah atau tempat pelaporan terhadap Pemilu dan koordinasi para stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu
Tahun 2024.

5) Agar kita sama-sama mewaspadai adanya potensi munculnya kampanye terselubung yang dapat menciptakan polarisasi masyarakat dan mengganggu kondusifitas serta stabilitas wilayah
khususnya Kota Tangerang.

6)Bahwa saya selaku Kajari Kota Tangerang mengingatkan kepada KPU Kota Tangerang untukberhati-hati dalam pengelolaan keuangan/anggaran dan hindari terjadinya korupsi khususnya dalam penggunaan dana anggaran yang dikelola oleh KPU. Dana tersebut selain bersumber dari APBN juga bersumber dari APBD yang merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Selain itu, tertib dalam pengadministrasian penggunaan anggaran dengan cara peningkatkan akuntabilitas kinerja. Penggunaan dana harus dapat
dipertanggungjawabkan secara nyata dan tidak boleh fiktif.

7) Bahwa membaca situasi dan kondisi AGHT, agar KPU juga terus melakukan koordinasi secaraberkala dengan dengan jajaran Kominda. (Ben)

sumber: fixsnews.co.id

Infografis Kejaksaan

Tweeter Kejaksaan

Instagram Kejaksaan

Polling

Statistik Pengunjung

Hari ini : 476 Pengunjung
Bulan ini : 44.255 Pengunjung
Tahun ini : 558.454 Pengunjung