Hubungi Kami
Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat bisa menghubungi Call Center Puspenkum 150227

Baru Sebulan Menjabat, Kasie Pidsus Kejari Kota Tangerang Jebloskan 4 Tersangka TP Korupsi Pasar Gebang Raya ke Bui
Oleh Admin | Kamis, 12 Mei 2022

NONSTOPNEWS.ID - Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kota Tangerang Chandra Kirana yang mendampingi Kajari Kota Tangerang, Erich Folanda bersama Kasi Intelijen Kejari Kota Tangerang, R. Bayu Probo Sutopo menggelar press conference, Selasa sore (10/5/2022).

Press conference yang digelar di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tangerang ini terkait dengan adanya Penetapan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pasar Lingkungan di Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017.

Dalam press conference itu, Kasi Tindak Pidana Khusus Kejari Kota Tangerang, Chandra Kirana mengungkapkan bahwa ada 4 orang tersangka, teridiri dari 1 orang ASN aktif dan 3 orang pihak swasta. Keempatnya  diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi pembangunan Pasar Lingkungan di Kecamatan Priuk dan harus bertanggung jawab secara hukum atas permasalahan hukum tersebut.

Chandara pun menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejari Kota Tangerang Sesuai Sp. Dik No : Print-01/M.6.11/Fd.1/11/2021 Tgl. 10 November 2021 Jo. No : Print-01.A/M.6.11/Fd.1/12/2021 Tgl. 10 Desember 2021 Jo. No : Print-01.B/M.6.11/Fd.1/01/2022 Tgl. 10 Januari 2022 Jo. No : Print-01.C/M.6.11/Fd.1/02/2022 Tgl. 10 Februari 2022 Jo. No : Print-01.D/M.6.11/Fd.1/03/2021 Tgl. 14 Maret 2022 Jo. No : Print-01.E/M.6.11/Fd.1/04/2021 Tgl. 13 April 2022. Tim Penyidik Kejari Kota Tangerang dan didukung oleh alat bukti yang kuat. Maka, terhadap para tersangka dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 10 Mei 2022 s/d 29 Mei 2022 di Rutan Kelas II B Pandeglang.

“Modus operandinya adalah bahwa pada TA 2017, para tersangka secara bersama-sama mengambil keuntungan dari pembangunan Pasar Lingkungan yang berlokasi di Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, yang dianggarkan dari APBD Kota Tangerang dengan pagu anggaran senilai Rp. 5.063.579.000, 00 (lima miliar enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang,” jelas Chandra, Selasa (10/5/2022).

Lebih lanjut Chandra menjelaskan, bahwa berdasarkan audit fisik bangunan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejari Kota Tangerang bersama-sama dengan Tim Ahli Bangunan dari Universitas Muhammadiyah Kota Tangerang, ditemukan bahwa secara kuantitas bangunan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi, dan didapati banyak item tidak terpasang sesuai dengan kontrak.

“Bahwa atas perbuatan yang diduga dilakukan oleh OSS selaku PPK bersama-sama dengan AA selaku Direktur PT. Nisara Karya Nusantara, Sdr. AR (selaku Site Manager PT. Nisara Karya Nusantara) dan Sdr. DI (selaku penerima kuasa dari Direktur PT. Nisara Karya Nusantara) telah mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp. 640.673.987 (enam ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah),” ungkap Chandra.

Chandra pun mengungkapkan peran dari masing-masing tersangaka, dimana OSS selaku PPK berperan menandatangani kontrak bersama-sama dengan AA selaku Direktur PT. Nisara Karya Nusantara. Selanjutnya AA selaku Direktur, memberikan kuasa kepada DI, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan AA tidak pernah terlibat aktif. Tersangka DI kemudian bersama-sama dengan AR mengerjakan kegiatan pembangunan pasar tersebut pada tahun 2017. Bahwa dalam proses pengerjaannya, banyak item-item pekerjaan yang tidak terpasang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.

“Karena itu, penyidik Kejari Kota Tangerang kepada masing-masing tersangka menyangkakan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan  UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan/atau Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP,” jelas Chandra.

Untuk diketahui, bahwa dalam waktu 1 bulan, sejak Kasi Pidsus, Chandra Kirana menjabat, dan langsung mempelajari kasus ini, dari hasil penyidikannya, telah dianggap cukup bukti untuk menetapkan para pihak sebagai tersangka dalam kasus tersebut, maka masing-masing dari mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.  (n’stop)

sumber: nonstopnews.id

Infografis Kejaksaan

Tweeter Kejaksaan

Instagram Kejaksaan

Polling

Statistik Pengunjung

Hari ini : 476 Pengunjung
Bulan ini : 44.255 Pengunjung
Tahun ini : 558.454 Pengunjung