---

Perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan untuk Tahun Anggaran 2011 dan 2012 dengan 7 (tujuh) orang tersangka yaitu Tersangka D – Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan,  MJ – Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, ST – Komisaris PT. Trias Jaya Perkasa, DY – Direktur PT. Bangga Usaha Mandiri, TCW – Komisaris PT. Bali Pasifik Pragama, NU – Sekretaris Dinas Kesehatan Propinsi Banten, dan HK – Komisaris PT. Mitra Karya Rattan untuk hari Rabu, tanggal 03 September 2014 sebagai berikut :

1.     Tim penyidik telah mengagendakan pemeriksaan:

a.    2 (dua) orang Tersangka dalam kapasitas selaku Saksi yaitu:

-       Tersangka D) – Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

-       Tersangka DY – Direktur PT. Bangga Usaha Mandiri

b.    1 (satu) orang Saksi atas nama Uus Kusnadi – Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kota Tangerang Selatan.

2.  Sekitar pukul 10.00 Wib, ketiganya hadir memenuhi panggilan penyidik dan pemeriksaan pada pokoknya mengenai :

-   Kronologis dan mekanisme pengelolaan keuangan, dan pertanggungjawabannya. Khususnya, terhadap pencairan keuangan kepada pihak ketiga pelaksana pembangunan Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Tangerang di Tahun 2011 dan 2012 (Saksi Uus Kusnadi).

-     Kronologis pelaksanaan pengadaan lelang pembangunan Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan untuk Tahun Anggaran 2011 dan 2012 hingga terdapat lebih kurang 4 (empat) puskesmas dilaksanakan oleh PT. Bangga Usaha Mandiri yaitu Puskesmas Parigi, Puskesmas Pisangan, Puskesmas Keranggan dan Puskesmas Pondok Jagung. Selain itu, juga untuk mengetahui benar tidaknya kedudukan yang bersangkutan sebagai salah satu orang yang ikut mengatur pembagian paket-paket pekerjaan (DY).

-  Tugas dan tanggung jawab selaku Kuasa Pengguna Anggaran khususnya dalam pengadaan lelang pembangunan Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan untuk Tahun Anggaran 2011 dan 2012 termasuk kebenaran atas ada atau tidaknya pengaturan pembagian paket-paket pekerjaan kepada rekanan-rekanan pelaksana yang dilakukan oleh yang bersangkutan (D)