---

Perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Pensiun PT. Pertamina (Persero) Tahun Anggaran 2014-2015 telah melakukan penempatan investasi berupa saham ELSA, saham KREN, saham SUGI, dan saham MYRX dengan jumlah total Rp. 1,351 Triliyun atas nama tersangka “MHKL” jabatan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina periode tahun 2013 s.d. 2015 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-02/F.2/Fd.1/01/2017 tanggal 9 Januari 2017. Penempatan investasi tersebut diduga tanpa melalui prosedur yang berlaku, adalah sebagai berikut :

1.  Tim Penyidik telah mengagendakan dan melakukan pemanggilan secara patut terhadap 8 (delapan) orang Saksi, yaitu :

• Bimo Aman Santoso pekerjaan kantor Akuntan Publik.
• Cristina Widjaya pekerjaan kantor Akuntan Publik.
• Anita F. Dewi jabatan karyawan dana pensiun Pentamina.
• Nursyafinanto jabatan karyawan dana pensiun Pentamina.
• Thoma Yulianto jabatan Admin Sistem Informasi Manajemen Dana Pensiun.
• Tamijan jabatan pegawai dana pensiun Pertamina.
• Vanda Sari Dewi jabatan pegawai dana pensiun Pertamina.
• Syahril Samad jabatan Direktur Keuangan dan Investasi Dana Pensiun Pertamina.

2. Sekitar pukul 10.00 Wib telah hadir Saksi memenuhi panggilan Penyidik dan dilakukan pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bimo Aman Santoso menerangkan terkait dengan audit keuangan dana pensiun Pertamina.
• Cristina Widjaya menerangkan terkait dengan audit keuangan dana pensiun Pertamina.
• Anita F. Dewi menerangkan mengenai perjanjian dana pensiun Pertamina dengan perusahaan sekuritas.
• Nursyafinanto menerangkan terkait dengan transaksi pembelian saham SUGI.
• Thoma Yulianto menerangkan terkait dengan transaksi pembelian saham ELSA.
• Tamijan menerangkan terkait dengan transaksi pembelian saham ELSA.
• Vanda Sari Dewi menerangkan terkait dengan transaksi pembelian saham ELSA, MYRX, SUGI, dan KREN.
• Syahril Samad menerangkan terkait dengan transaksi pembelian saham ELSA, MYRX, SUGI, dan KREN.

KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

Drs. M. RUM, SH.,MH