---

PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG
Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

SIARAN PERS
Nomor: PR – 524/007/K.3/Kph.3/07/2021

JAKSA PENUNTUT UMUM DARI JAMPIDUM DAN KEJARI JAKARTA SELATAN MELIMPAHKAN BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA JASA KEUANGAN
KE PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021 kemarin, Jaksa Penuntut Umum pada Direktorat Tindak Pidana Keamanan Negara dan Tindak Pidana Umum Lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melimpahkan berkas perkara Tindak Pidana Jasa Keuangan atas nama Terdakwa NURHASANAH binti alm H. AHMAD SAFEI ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Terdakwa NURHASANAH binti alm H. AHMAD SAFEI yang telah diserah-terimakan tanggung jawab Tersangka dan Barang Buktinya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 yang lalu di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, statusnya dilakukan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk waktu selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan 17 Juli 2021 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Bareskrim.
Berkas perkara yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, diajukan dengan dakwan melanggar pasal :
Pertama : pasal 53 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
atau
Kedua : pasal 54 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sementara itu kasus posisi yang dapat dijelaskan bahwa Terdakwa NURHASANAH binti alm H. AHMAD SAFEI selaku Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BUMIPUTERA telah “dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK” yaitu tidak melaksanakan perintah OJK sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : S-13/D.05 /2020 tanggal 16 April 2020 yang pada pokoknya meminta Ketua dan Anggota BPA untuk melaksanakan penyelesaian masalah kerugian yang dialami AJB BUMIPUTERA.
Dengan tidak dilaksanakannya perintah tersebut oleh Terdakwa NURHASANAH binti alm H. AHMAD SAFEI mengakibatkan AJB Bumiputera semakin tidak memiliki kemampuan utk membayar klaim nasabah (sampai saat ini tunggakan pembayaran klaim nasabah mencapai sekitar Rp.7 trilyun), padahal tujuan surat OJK tersebut adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat atau nasabah. (K.3.3.1).

Jakarta, 02 Juli 2021
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

LEONARD EBEN EZER SIMANJUNTAK, SH. MH.
Keterangan Lebih lanjut dapat menghubungi
Mohamad Isnaeni, SH. / Kasubid Kehumasan
Telp./Fax: 021-7236510 / Hp. 0818120667
Email: subbidhumas@gmail.com