---

Tidak ada tempat yang aman bagi pelaku kejahatan. Program Tangkap Buronan (Tabur 31.1) Kejaksaan RI berhasil mengamankan buronan ke-87 di Tahun 2019 yang  menargetkan masing-masing Kejaksaan Tinggi minimal dapat menangkap 1 (satu) Buronan untuk setiap bulannya.

Pada hari ini, Selasa 2 Juli 2019 sekira pukul 10:00 Wib bertempat di Apartemen Gunawangsa Tidar–Surabaya Jawa Timur, Tim Intelijen Kejaksaan Agung bersama dengan Tim Kejaksaan Tinggi Surabaya dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak telah berhasil mengamankan Terpidana Go Ka Chiang Candra Karunia Pribadi [Pegawai PT. Soeegee], selanjutnya langsung diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak  untuk di-eksekusi dengan dimasukkan ke dalam Lapas kelas I Porong Sidoarjo untuk menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3383/Pid.B/2017/PN tanggal 5 Februari 2018, dimana terpidana telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama” dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.

Terpidana Go Ka Chiang Candra Karunia Pribadi melakukan penipuan dengan cara menawarkan produk prioritas dan menjanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000.000 s.d. Rp. 150.000.000 sehingga, saksi korban mentransfer dana sebesar Rp.1.500.000.000 dan kemudian secara bergantian terpidana melakukan trading dengan menggunakan dana milik saksi korban sebesar Rp.1.500.000.000 yang sebenarnya dalam melakukan trading harus dilakukan oleh saksi korban sebagai nasabah karena terpidana tidak memiliki sertifikat wakil pialang. Bahwa keuntungan yang didapatkan terpidana tidak pernah disampaikan kepada saksi korban karena produk prioritas sebagaimana yg ditawarkan para terdakwa tidak pernah ada dan uang sebesar Rp.1.500.000.000 telah di habiskan oleh terpidana untuk melakukan trading tanpa seijin saksi korban. Bahwa akibat perbuatan terpidana  mengakibatkan kerugian Saksi korban sebesar Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

M U K R I