---

SELASA 19 MEI 2020

WAKIL JAKSA AGUNG RI. DAN JAKSA MUDA PEMBINAAN BERIKAN PENGARAHAN KEPADA JAJARAN KEJAKSAAN RI DI DAERAH TENTANG REFORMASI BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WBK / WBBM SERTA SERAH TERIMA BARANG RAMPASAN NEGARA KEPADA 4 KEJAKSAAN TINGGI DAN 1 KEJAKSAAN NEGERI SERTA BIRO PERLENGKAPAN KEJAKSAAN AGUNG RI.

Hari ini Selasa 19 Mei 2020, Wakil Jaksa Agung RI. Dr. Untung Setia Arimuladi, SH. MH. dan Jaksa Agung Muda Pembinaan Dr. Bambang Sugeng Rukmono, SH. MH. memberikan arahan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri beserta jajaran dibawahnya yang dilaksanakan melalui sarana vicon (video conference) mengenai kebijakan Refomasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang kemudian dilanjutkan dengan paparan oleh Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI. Agnes Triani, SH. MH. dan serah terima barang rampasan negara yang telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan RI untuk Penetapan Status Penggunaan (PSP) kepada Para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri ;

Vicon yang dilangsungkan dari Media Centre Pusat Penerangan Hukum difasilitasi oleh Pusat Data Statistik Kriminalistik dan Teknologi Informamsi (Pusdaskrimti) dan dipandu oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, dimulai pada pukul 09.00 WiIB sampai dengan pukul 11.00 WIB, dimana Wakil Jaksa Agung RI sebagai Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI memberikan arahan yang pada pokoknya melanjutkan kebijakan Ketua Tim Pengarah yang lama dan tetap mendorong satuan kerja di daerah untuk mengajukan usulan pembangunan Zona Integritas WBK / WBBM ke Kejaksaan Agung RI guna dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Interen (TPI) sebelum diajukan atau diusulkan kepada Kementerian Pendaya-gunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Dimana berdasarkan data tahun 2020, baru ada 300 (tiga ratus) satuan kerja yang mengajukan usulan WBK dan 56 (lima puluh enam) satuan kerja yang mengajukan WBBM ;

Selanjutnya berdasarkan data barang rampasan yang sudah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan RI masing-masing satuan kerja yang mendapatkan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara adalah sebagai berikut :

1. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
2. Kejaksaan Tinggi Aceh
3. Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara
4. Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan
5. Kejaksaan Tinggi Riau dan
6. Biro Perlengkapan Kejaksaan Agung RI ;

Barang Rampasan Negara dengan serah terima nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dinas satuan kerja di daerah baik yang berupa tanah dan / atau  bangunan maupun kendaraan bermotor. Total nilai asset yang berhasil diserah-terimakan sebanyak Rp 127.885.156.000,- (seratus duapuluh tujuh milyar delapanratus delapanpuluh lima juta seratus limapuluh enam ribu rupiah).

Setelah serah terima barang rampasan, Wakil Jaksa Agung RI sempat melakukan dialog interaktif dengan beberapa Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri dari beberapa daerah yang pada pokoknya satuan kerja di daerah harus tetap semangat dan berusaha untuk tetap membangun Zona Integritas WBK / WBBM guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan RI dan diakhir acara vicon Wakil Jaksa Agung RI kembali berpesan agar seluruh insan Adhyaksa seluruh Indonesia agar tetap menjaga kesehatan diri dan keluarga agar terhindar dari penularan Covid 19 serta tetap tinggal di wilayah kerja jangan meninggalkan tempat tugas guna dapat berperan dalam percepatan penanganan Covid 19.

KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

HARI SETIYONO, S.H., M.H