---

Perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan rompi dan topi petugas INDA dan Panitia SE-2016 dan pengadaan tas dan ATK Petugas INDA dan Panitia SE-2016 pada BPS Tahun Anggaran 2015, adalah sebagai berikut :

1.  Tim Penyidik telah mengagendakan dan melakukan pemanggilan secara patut terhadap 5 (lima) orang Saksi, yaitu :

• Sutrisno pekerjaan Wiraswasta.
• Surya Atmaja jabatan Bendahara.
• Tedi Kusnadi pekerjaan Wiraswasta.
• Rudianto pekerjaan Wiraswasta.
• H. Ujang Sutisna pekerjaan Wiraswasta.

2.  Sekitar pukul 09.00 Wib telah hadir Saksi memenuhi panggilan Penyidik dan dilakukan pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

2.1. Sutrisno menerangkan tentang pembantu pendukung kepada PT. Piramida rekanan pengadaan rompi dan topi petugas INDA dan Panitia SE2016 dan pengadaan tas dan ATK petugas INDA dan Panitia SE2016 pada BPS Tahun Anggaran 2015.

2.2. Surya Atmaja menerangkan proses pembayaran / pencairan dalam kegiatan pengadaan rompi dan topi petugas INDA dan Panitia SE2016 dan pengadaan tas dan ATK petugas INDA dan Panitia SE2016 pada BPS Tahun Anggaran 2015.

2.3. H. Tedi Kusnadi menerangkan membantu pembuatan surat dukungan kepada PT. Piramida dalam pengadaan rompi dan topi petugas INDA dan Panitia SE2016 dan pengadaan tas dan ATK petugas INDA dan Panitia SE2016 pada BPS Tahun Anggaran 2015.

2.4. H. Rudianto menerangkan penyediaan bahan dalam kegiatan pengadaan rompi dan topi petugas INDA dan Panitia SE2016 dan pengadaan tas dan ATK petugas INDA dan Panitia SE2016 pada BPS Tahun Anggaran 2015.

2.5. H. Ujang Sutisna menerangkan pelaksana sebagian rompi dalam kegiatan pengadaan rompi dan topi petugas INDA dan Panitia SE2016 dan pengadaan tas dan ATK petugas INDA dan Panitia SE2016 pada BPS Tahun Anggaran 2015.

3.  Bahwa Tim Penyidik dalam pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan rompi dan topi petugas INDA dan Panitia SE-2016 dan pengadaan tas dan ATK Petugas INDA dan Panitia SE-2016 pada BPS Tahun Anggaran 2015 telah melakukan pemeriksaan Saksi sebanyak 11 (sebelas) orang.

KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

DRS. MOH. RUM, SH